DPRD Kutim Ingatkan Pemerintah Segera Siapkan Strategi Pasca Tambang

KUTIM – Masa depan Kutai Timur (Kutim) dinilai terancam jika pemerintah daerah tak segera menyiapkan strategi menghadapi periode pasca tambang.

Peringatan itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Yulianus Palangiran, menegaskan bahwa ketergantungan yang berlebih pada pendapatan sumber daya alam bisa melemahkan ketahanan ekonomi daerah.

Yulianus menilai pemerintah belum memiliki arah kebijakan yang jelas untuk mengantisipasi menurunnya kontribusi sektor pertambangan.

Selama ini pembangunan daerah hanya bertumpu pada tambang dan perkebunan tanpa merancang fondasi ekonomi jangka panjang.

“Yang sekarang kita banggakan tambang, tapi tidak pernah kita pikirkan setelahnya. Setelah pasca tambang, apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Menurut Legislator Komisi D tersebut, sektor pertanian dan ketahanan pangan harus menjadi pilar utama transformasi ekonomi.

Kekuatan pangan merupakan fondasi ekonomi rakyat dan bisa menjadi solusi ketika produksi tambang menurun.

“Ketahanan pangan itu fondasi ekonomi rakyat. Kalau kita kuat di sektor ini, kita tidak akan khawatir meskipun tambang berhenti,” ucapnya.

Yulianus juga mengkritik lemahnya pelaksanaan program pertanian di Kutim.

Minimnya pendampingan teknis, kekurangan infrastruktur irigasi, serta terbatasnya akses permodalan menjadi faktor yang menurutnya menghambat produktivitas petani.

“Kalau kita hanya bergantung pada DBH, itu artinya kita tidak belajar dari masa lalu,” lanjutnya.

Ia menilai transformasi menuju pembangunan berbasis sumber daya manusia dan pertanian rakyat merupakan langkah paling realistis untuk menjaga kemandirian ekonomi Kutim.

Pemerintah, katanya, harus segera mengambil langkah konkret sebelum industri tambang benar-benar memasuki fase penurunan.

“Pemerintah harus turun tangan sekarang, bukan nanti setelah semua habis,” tegasnya.

Ia menambahkan, sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menopang ekonomi masyarakat jika disertai keberanian pemerintah dalam mengalokasikan anggaran, membangun infrastruktur pendukung, dan memberikan pelatihan kepada petani.

“Kalau kita mulai dari sekarang, Kutai Timur bisa mandiri tanpa harus menunggu habisnya tambang,” tutupnya.(adv)