KUTIM — Kemampuan APBD sangat terbatas dalam menopang seluruh program kerakyatan. Mendorong Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) untuk memberikan skema atau solusi.
Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, memperkenalkan model kemitraan pemberdayaan ekonomi tanpa menggunakan dana pemerintah.
Ia menilai pelibatan kontraktor dan pelaku usaha lokal menjadi solusi realistis untuk memperluas manfaat bagi masyarakat.
Faizal menginisiasi program bantuan ternak berbasis bagi hasil yang bekerja sama dengan petani serta sektor swasta.
Pola tersebut dirancang agar masyarakat tetap mendapat dukungan usaha tanpa bergantung pada anggaran daerah.
Pada skema tersebut, warga memperoleh 70 persen hasil penjualan ternak, sementara 30 persen menjadi bagian petani atau penyelenggara.
Menurutnya, komposisi itu dibuat agar manfaat ekonomi lebih besar dinikmati masyarakat.
“Saya ada inisiatif untuk bantu berikan ternak. Dalam satu tahun ketika dijual, 70 persen jatah masyarakat dan 30 persen untuk petani,” ujarnya.
Faizal menekankan bahwa program ini tidak hanya memberi bantuan fisik, tetapi membangun pemahaman warga tentang manajemen usaha ternak.
Mulai dari proses pemeliharaan, penghitungan hasil panen, dan pengelolaan usaha sederhana.
Ia berharap kolaborasi tersebut mampu mendorong masyarakat lebih aktif menggali potensi ekonomi lokal, sekaligus membuka ruang investasi sosial bagi pelaku usaha di Kutim.
“Tidak semua harus memakai APBD. Kita bisa bekerja sama dengan kontraktor, kita bisa investasi saja,” ucapnya.
Faizal juga mengajak pihak swasta lainnya terlibat dalam aksi nyata yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
Ia optimistis langkah kecil melalui kemitraan ternak ini dapat menjadi inspirasi untuk memperluas kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“Langkah kecil ini mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak pihak untuk ikut membantu, tidak hanya lewat kebijakan, tetapi tindakan nyata yang dirasakan masyarakat,” tutupnya. (Adv)
-1-300x177.jpg&w=3840&q=75)
