BONTANG — Produksi listrik di Kota Bontang mencapai sekitar 250 megawatt (MW), namun warga masih harus menerima pemadaman bergilir.
Kondisi ini menjadi ironi di tengah kebutuhan listrik Kota Bontang yang rata-rata disebut hanya sekitar 70 MW.
Karena itu Komisi B DPRD Bontang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Manager PLN UP3 Bontang, Penanggung Jawab PLN PLTD-MG Kanaan, serta Direktur PT Graha Power Kaltim, Selasa 15 September 2026.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mempertanyakan mengapa pemadaman masih terjadi ketika Bontang memiliki pembangkit dengan kapasitas produksi besar.
Bagi Rustam, persoalan ini bukan saja soal listrik mati. Pemadaman juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, terutama pelaku UMKM yang butuh listrik untuk produksi dan pelayanan.
Keresahan warga semakin besar ketika pemadaman terjadi pada jam-jam masyarakat membutuhkan listrik untuk beraktivitas maupun beristirahat.
Namun, yang paling dipertanyakan Rustam adalah alasan Bontang masih mengalami pemadaman jika selama ini disebut memiliki surplus listrik.
“Kota Bontang itu sangat kecil. 70 persen lautnya, 30 persen daratannya. Jumlah penduduk kita pun enggak sampai 200 ribu,” kata dia.
Menurutnya, kondisi tersebut sulit diterima jika melihat potensi sumber daya alam sekaligus keberadaan pembangkit listrik di Bontang.
“Dengan kekayaan alam yang kami miliki, kalau Kota Bontang kelangkaan BBM, mati listrik, ini sangat tidak masuk di akal,” tegasnya.
Rustam mengingat kembali alasan pembangunan PLTU PT Graha Power Kaltim di Teluk Kadere yang salah satunya diharap bisa mendukung kondisi kelistrikan Bontang.
“Saya ingat semangat kemarin kami izin, kami dikasih rekomendasi membangun Graha Power Kaltim adalah supaya Bontang itu bisa surplus,” ujarnya.
Masuk Sistem Interkoneksi
Menanggapi sorotan itu, Manager PLN UP3 Bontang, Ludi Witardono, menyebut kebutuhan listrik Kota Bontang rata-rata berada di angka 70 MW.
Namun, ia menjelaskan kondisi kelistrikan pakai sistem interkoneksi. Dengan sistem tersebut, listrik dari pembangkit yang berada di Bontang maupun daerah lain masuk ke sistem kelistrikan yang kemudian dikelola untuk didistribusikan ke wilayah yang terhubung.
Katanya, listrik yang diproduksi pembangkit di Bontang tidak secara khusus hanya digunakan memenuhi kebutuhan pelanggan di Kota Taman.
Daya tersebut menjadi bagian dari sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan Timur (Kaltim).
Penjelasan ini, justru menjadi perhatian Komisi B. Rustam mempertanyakan, mengapa sistem interkoneksi yang seharusnya memperkuat keandalan jaringan justru diikuti pemadaman yang dirasakan masyarakat Bontang.
“Setiap kali saya rapat dengan pemerintah saat itu Kota Bontang selalu surplus listrik. Nah, sekarang kenapa dengan interconnecting ini bisa padam terus,” katanya.
Bagi Rustam, kepastian pasokan listrik penting untuk menjaga aktivitas ekonomi daerah. Ia khawatir pemadaman justru menghambat UMKM yang sedang berusaha tumbuh.
“Bagaimana UMKM kami ini bisa tumbuh berkembang kalau listrik mati?” tuturnya.
Atas masalah ini, Rustam menyindir kondisi tersebut dengan ungkapan, “kita mati di lumbung padi”, merujuk pada ironi Bontang yang memiliki sumber energi dan pembangkit listrik, tetapi masyarakatnya masih menghadapi pemadaman. (Cca)
