BALIKPAPAN – Jelang perluasan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan bergerak lebih cepat.
Mereka mengambil langkah proaktif memastikan kebutuhan pangan program nasional tersebut tak memicu lonjakan harga di pasar atau inflasi daerah.
Melalui sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari tiga wilayah—Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser—BI memfasilitasi Business Matching besar-besaran antara produsen pangan lokal dengan mitra supplier Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Strategi Hulu ke Hilir
Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah langkah mitigasi strategis.
Tujuannya jelas, memastikan stok pangan untuk SPPG-MBG aman secara berkelanjutan tanpa mengganggu pasokan masyarakat umum.
"Kami mendorong pemanfaatan produk pangan lokal sebagai prioritas utama menu MBG. Dengan begitu, program ini tidak hanya menyehatkan masyarakat, tapi juga memberikan dampak ekonomi luar biasa (multiplier effect) bagi petani, peternak, dan pembudidaya ikan di daerah kita sendiri," ucap Robi dalam keterangan resminya, Kamis 12 Februari 2026.
Rangkaian pertemuan intensif telah dilakukan sejak 4 hingga 10 Februari 2026 di ketiga daerah tersebut. Hasilnya pun mulai terlihat nyata.
Balikpapan berhasil mengidentifikasi 8 kesepakatan awal antara distributor/produsen lokal dengan mitra SPPG.
Bahkan, TPID Balikpapan telah menyusun booklet khusus sebagai panduan spesifikasi produk, volume, hingga harga bagi para supplier.
Paser fokus awal pada penguatan pasokan telur ayam ras, yang akan diikuti dengan pertemuan skala besar seiring bertambahnya jumlah titik operasional SPPG di sana.
Penajam Paser Utara (PPU) memprioritaskan penyerapan produk olahan lokal seperti tahu dan tempe untuk tahap awal kerjasama.
Menu Sehat, Harga Terjaga
Dalam pertemuan tersebut, pihak SPPG memaparkan kebutuhan rutin bulanan yang mencakup sayuran, aneka buah, telur, daging ayam, daging sapi, hingga produk olahan.
Dengan memetakan profil produsen sejak dini, pemerintah daerah berharap rantai pasok menjadi lebih pendek dan efisien.
Puncak kolaborasi ini akan dikukuhkan pada 18 Februari 2026. Seluruh kesepakatan kerjasama tersebut bakal ditandatangani secara resmi dalam acara High Level Meeting (HLM) TPID Gabungan se-Wilayah Kerja KPwBI Balikpapan.
“Langkah kita harap jadi model keberhasilan koordinasi pusat dan daerah,” pungkasnya. (Han)
