PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di daerah turut mengambil peran lebih besar dalam pembangunan.
Kontribusi perusahaan dinilai tidak cukup hanya melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau CSR.
Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan keberadaan industri perkebunan kelapa sawit memberikan dampak terhadap berbagai fasilitas publik, salah satunya infrastruktur jalan yang menjadi jalur distribusi hasil perkebunan.
Menurutnya, aktivitas kendaraan berat pengangkut tandan buah segar (TBS) maupun crude palm oil (CPO) dengan intensitas tinggi turut memberikan tekanan terhadap kondisi jalan.
“Operasional perusahaan sawit memberikan dampak yang besar terhadap kondisi jalan, baik jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga jalan desa,” kata Mudyat, Selasa (8/9/2026).
Ia menjelaskan, kerusakan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung aktivitas perusahaan pada akhirnya juga berdampak kepada masyarakat.
Karena itu, diperlukan keterlibatan dunia usaha dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di sekitar wilayah operasionalnya.
“Aktivitas kendaraan bertonase tinggi mempercepat kerusakan infrastruktur yang digunakan masyarakat,” lanjutnya.
Mudyat menilai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tidak semestinya hanya dibebankan kepada pemerintah.
Perusahaan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi daerah juga diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan perannya.
“Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama, khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang menikmati manfaat dari keberadaan infrastruktur daerah,” tegasnya.
Dorongan tersebut juga berkaitan dengan upaya memperluas manfaat ekonomi sektor perkebunan bagi masyarakat PPU.
Mudyat yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) berharap keberadaan industri sawit dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi daerah.
Menurutnya, manfaat sektor perkebunan tidak semestinya hanya diukur dari jumlah tenaga kerja yang terserap atau bantuan CSR yang disalurkan.
Keterlibatan perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah juga menjadi bagian penting agar aktivitas industri memberikan manfaat berkelanjutan.
Mudyat menyebut kelapa sawit memiliki posisi strategis dalam perekonomian daerah. Potensi tersebut, kata dia, perlu dikelola dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan pembangunan wilayah.
“Kelapa sawit merupakan aset strategis daerah yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara adil dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
