PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membahas peningkatan pelayanan ibadah haji bersama Kementerian Haji dan Umrah.
Pembahasan mencakup persoalan kuota dan daftar tunggu jemaah, pemeriksaan kesehatan, hingga perluasan akses pelayanan bagi calon jemaah di tingkat kecamatan.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Bupati PPU Mudyat Noor bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam meningkatkan pelayanan serta pembinaan bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.
Dalam pertemuan tersebut, Mudyat didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda PPU Nicko Herlambang serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda PPU Hendro Susilo.
Sejumlah persoalan teknis penyelenggaraan haji menjadi pembahasan, mulai dari perkembangan kuota dan daftar tunggu, pelayanan administrasi, pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU), hingga pendampingan dan edukasi bagi calon jemaah sebelum keberangkatan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam audiensi tersebut adalah perlunya memperluas jangkauan pelayanan kepada calon jemaah haji.
Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan pentingnya pendekatan jemput bola, termasuk menghadirkan layanan hingga tingkat kecamatan.
Langkah ini dinilai relevan karena jumlah masyarakat PPU yang telah terdaftar sebagai calon jemaah haji cukup besar.
Pelayanan yang lebih dekat diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi dan mengurus berbagai kebutuhan administrasi tanpa harus selalu datang ke pusat pelayanan kabupaten.
Selain kemudahan administrasi, kesiapan calon jemaah juga menjadi perhatian. Pemeriksaan kesehatan, pendampingan, serta pemahaman mengenai tata cara ibadah perlu dipersiapkan agar calon jemaah memiliki bekal sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Pembinaan melalui manasik haji turut dibahas sebagai bagian penting dari persiapan tersebut. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan ibadah, tetapi juga membantu calon jemaah mempersiapkan diri secara fisik dan memahami rangkaian kegiatan selama berhaji.
Selain itu, pihaknya juga membahas peluang pengembangan ekosistem ekonomi daerah melalui keterlibatan produk lokal.
Jemaah haji asal PPU diharapkan dapat turut memperkenalkan produk unggulan daerah sehingga memberikan peluang bagi pelaku usaha setempat.
Gagasan ini membuka ruang agar penyelenggaraan haji tidak hanya berfokus pada aspek pelayanan keagamaan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Meski demikian, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengaturan dan koordinasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bupati PPU Mudyat Noor menyambut baik audiensi tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.
“Pemerintah daerah tentu mendukung setiap upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk kepada calon jemaah haji Kabupaten PPU,” ujarnya, Kamis (8/10).
“Koordinasi dan sinergi seperti ini perlu terus diperkuat agar seluruh proses pelayanan dapat berjalan dengan baik,” lanjut Mudyat.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab PPU berharap pelayanan haji semakin mudah diakses, mulai dari pengurusan administrasi hingga pembinaan sebelum keberangkatan.
Namun, tindak lanjut atas pembahasan tersebut menjadi bagian penting agar rencana peningkatan layanan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Perluasan pelayanan ke kecamatan, kejelasan informasi daftar tunggu, serta kesiapan pemeriksaan kesehatan dan manasik diharapkan dapat menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan haji di PPU ke depannya,” tutupnya. (Adv)
