BONTANG — Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, memaparkan penetapan kebijakan publik ditentukan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak.
Pernyataan itu Andi Faiz sampaikan saat jadi narasumber dalam sosialisasi penguatan Demokrasi Daerah gelaran DPRD Kaltim, Sabtu 24 Mei 2024 di Kota Bontang.
“Intinya harus dilibatkan berbagai pihak. Bukan hanya pemerintah, atau lembaga swadaya masyarakat saja, masyarakat sipil juga harus,” tegasnya.
Politisi Golkar itu menerangkan prioritas kebijakan publik adalah isu-isu atau masalah yang dianggap penting untuk ditangani Pemerintah. Dan harus punya dampak besar ke masyarakat.
Prioritas ini, sambung dia, biasanya ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah dan mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, lingkungan dan infra struktur.
Andi Faiz kemudian merincikan kebijakan publik yang harus segera dilaksanakan. Misalnya penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Nah kebijakan ini harus segera. Supaya bisa kurangi jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.
Selanjutnya, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan ini menurut dia meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Masalah lainnya yang harus dibijaki adalah pengangguran. Tentu saja, kata Andi Faiz, kebijakan ini fokus pada penciptaan lapangan kerja.
“Bukan itu saja. Harus juga meningkatkan kualitas pekerjaan,” tandasnya.
Lebih jauh lagi, kebijakan lainnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ini mencakup berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan transportasi.
Kemudian perlindungan lingkungan. Kata Andi Faiz, kewajiban pemerintah dan semua pihak menjaga kelestarian lingkungan dan mengatasi perubahan iklim.
“Ini semua adalah kewajiban kita. Karena menjaga lingkungan otomatis menjaga kita juga gitu,” tukasnya.
Kebijakan publik yang tak kalah penting adalah pembangunan infrastruktur. “Nah ini juga harus memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”
Menurut Andi Faiz, jika pemerintah mampu membidik dengan jelas permasalahan daerah, dan memberi solusi tepat atas masalah itu, maka pasti membawa dampak positif.
“Dampaknya sangat signifikan bagi kita, seperti peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi dan utamanya menurut saya adalah keadilan sosial,” paparnya.
Karena pemerintah berperan penting menetapkan, merumuskan dan melaksanakan prioritas kebijakan publik.
“Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi dampak-dampaknya ke depan,” pungkasnya. (*)
