BONTANG — Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry, menyoroti pentingnya penguatan mitigasi bencana di kawasan pulau dan pesisir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang terkait program kerja tahun 2026.
Dalam forum tersebut, Alfin menilai masyarakat yang tinggal di wilayah pulau seperti Malahing, Gusung, Selangan, Tihi-Tihi hingga Busung harus mendapat perhatian serius dalam aspek keselamatan dan penanggulangan kebakaran.
“Bagaimana mitigasi bencana kita di pulau-pulau itu. Apakah pernah dilakukan edukasi ke masyarakat oleh teman-teman damkar. Karena itu penting juga dan itu bagian daripada wilayah kita,” katanya.
Ia mengingatkan, pelayanan publik di sektor kebencanaan tidak boleh hanya terpusat di kawasan daratan, sementara warga pesisir dan pulau menghadapi risiko yang sama besar.
Bahkan dalam rapat, Alfin menyentil agar prioritas pelayanan damkar lebih difokuskan pada persoalan keselamatan masyarakat dibanding hal-hal yang dianggap kurang mendesak.
“Jangan sampai kita sibuk mengurusi kucing untuk dikubur atau anjing yang minta dikubur, tapi lupa dengan mitigasi bencana di pulau-pulau,” sindirnya.
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa edukasi kebencanaan dan kesiapan alat pemadam di kawasan pulau harus terus diperkuat, mengingat akses penanganan kebakaran di wilayah pesisir memiliki tantangan tersendiri.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang, Amiluddin, memastikan pihaknya telah melakukan langkah mitigasi di sejumlah pulau.
Ia menyebut setiap pulau kini telah dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR) yang dikelola masyarakat setempat.
“Dam Satu, Malahing, Tihi-Tihi, Gusung, Selangan itu sudah ada. Setiap pulau sudah punya alat pemadam ringan, masing-masing lima unit,” jelasnya.
Selain penyediaan alat, Damkar Bontang juga rutin melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat agar penanganan awal kebakaran bisa dilakukan lebih cepat sebelum petugas tiba di lokasi.
Amiluddin mengungkapkan, keberadaan APAR tersebut sempat membantu saat terjadi kebakaran beberapa bulan lalu sehingga api tidak meluas dan menghanguskan lebih banyak rumah warga.
“Alhamdulillah tidak sampai satu rumah habis. Kalau tidak ada alat itu mungkin bisa lebih besar lagi,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui tantangan pelayanan kebencanaan di wilayah pulau masih cukup besar, terutama terkait mobilitas personel dan keterbatasan sarana operasional.
Karena itu, DPRD berharap penguatan mitigasi tidak hanya berhenti pada penyediaan alat, tetapi juga mencakup edukasi berkelanjutan, kesiapan personel, serta dukungan anggaran agar keselamatan masyarakat pesisir tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Bontang. (Adv)
