Dibaca
51
kali
Anggota Komisi A DPRD Bontang Muhammad Yusuf dan Kepala Disnaker Abdu Safa Nuha (aset: agu/katakaltim)

Muhammad Yusuf Sebut OPD yang Viral Karena Pengangguran, Disnaker Tak Mau Dituding

Penulis : Caca
22 October 2024
Font +
Font -

BONTANG - Dalam Rapat Komisi A DPRD Bontang bersama mitra kerja, Muhammad Yusuf menyebutkan, ada beberapa Organinasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggapnya viral di Kota Bontang, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan dikaitkan dengan angka stunting yang mengalami penurunan, namun masih berada pada urutan pertama tertinggi di Kalimantan Timur.

Sementara Disnaker, kata Yusuf, viral lantaran kerap dikaitkan dengan tingginya angka pengangguran di Bontang.

Baca Juga: Pelaku peredaran narkoba (aset: yub/katakaltim)Polres Bontang Ungkap Kronologi Peredaran Narkoba di Kutai Kartanegara

"Kemudian dari tenaga kerja mungkin, terkait dengan tingginya pengangguran," kata Muhammad Yusuf dalam Rapat Komisi, Senin (21/10) kemarin.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bontang Najirah dalam pembukaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi yang diadakan Dinas Ketenagakerjaan Bontang (dok: katakaltim)Najirah Minta Angka Pengangguran di Kota Bontang Didata Ulang

Menurutnya, sebagai Komisi yang bermitra dengan dinas terkait, wajib mendengarkan penjelasan dari OPD tersebut.

"Apakah semua itu memang benar, apa yang ada di luar memang seperti itu? Karena terus terang saja, kita di Komisi A ini didatangi terus awak media," terangnya.

Menanggapi itu, Kepala Disnaker Kota Bontang, Abdu Safa Nuha, menyatakan pihaknya tidak bertanggung jawab atas data pengangguran.

"Data yang Disnaker miliki data pencari kerja, pencari kerja itu bisa pengangguran, bisa juga sudah kerja tapi ingin mencari pekerjaan yang lebih layak. Dan saya berani bertanggung jawab sama data pencari kerja," tegas Safa Nuha.

Menurutnya, data pengangguran merupakan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sayangnya kevalidan data BPS juga maaih perlu dipertanyakan.

"BPS hingga hari ini kalau kita minta by name by addres-nya, itu tidak bisa menunjukkan ke kami. Lalu bagaimana caranya disnaker untuk mengintervensi?" cecar Safa.

Karena itu, dirinya meminta Komisi A, untuk memfasilitasi pihaknya duduk bersama BPS untuk merumuskan dasar indikator pengangguran.

"Kita ingin tau, dasar pendataannya seperti apa. Jadi saya mohon dengan hormat, teman-teman di komisi A semoga saya bisa difasilitasi, itu akan lebih baik," pintanya.

Mengapa Pengangguran Tinggi?

Meski begitu, Safa menerangkan, tingginya angka pengangguran di Bontang dilatarbelakangi oleh beberapa hal.

Menurutnya usia lama sekolah masyarakat di Bontang hanya pada kisaran Diplomat 1 (D1), "Sementara kebutuhan industri itu mininal D3, jadi ada 2 tangga yang memang tidak nyambung," sebutnya.

Kekosongan tersebut, kata Kepala Disnaker itu, akan diisi oleh orang luar Kota Bontang yang memenuhi syarat. "Saya pastikan itu. Karena di perusahaan itu operator minimal D3, sementara kita masih D1," ucapnya.

Disamping itu, jurusan yang dimiliki masyarakat dianggap Safa Nuha, masih banyak yang juga tidak sesuai dengan yang diinginkan perusahaan.

"Lalu apa yang saya lakukan selama ini? Tentu tidak masuk pada tataran pendidikan formal, namun vokasinya," ujar dia.

Yakni dengan pelatihan dan sertifikasi, serta MoU (Perjanjian) dengan perusahaan agar melakukan pemagangan. "Dan ini yang sudah berjalan, baik di PKT maupun Badak," tandasnya. (Adv)

Font +
Font -
# ePaper
Lebih Banyak >