Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan arah pembangunan tahun 2027 dengan menetapkan sembilan prioritas utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Auditorium Balai Kota, Kamis (2/4/2026).
Forum tahunan ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebutuhan riil di lapangan. Berbagai unsur terlibat, mulai dari akademisi, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa seluruh masukan yang dihimpun dalam Musrenbang menjadi fondasi penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
“Musrenbang ini bukan sekadar formalitas, tetapi forum penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Semua masukan sudah kami rangkum dan akan menjadi dasar kebijakan ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari total usulan program yang mencapai sekitar Rp4 triliun, pemerintah kota hanya memiliki kapasitas anggaran sekitar Rp600 miliar. Karena itu, penentuan skala prioritas menjadi langkah krusial agar program yang dijalankan benar-benar berdampak.
“Dengan keterbatasan fiskal, kita harus selektif. Program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat akan didahulukan. Fokus kita bukan pada banyaknya kegiatan, tetapi pada kualitas hasilnya,” tegas Rahmad.
Adapun sembilan prioritas pembangunan yang ditetapkan meliputi transformasi birokrasi, peningkatan layanan dasar, penanganan stunting, pengendalian banjir, kedaulatan air bersih, peningkatan kualitas lingkungan dan sosial, pengembangan sektor MICE dan pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, serta pembangunan kota ramah anak.
Menurut Rahmad, isu stunting, ketahanan energi, dan banjir menjadi perhatian utama karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga terus diperkuat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Ke depan, tantangan kita tidak ringan. Pertumbuhan kota cukup pesat, sementara kemampuan anggaran terbatas. Maka seluruh perangkat daerah harus mampu menyusun program yang lebih tajam dan terukur,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Balikpapan juga mengajukan sejumlah usulan strategis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di antaranya percepatan pengembangan Kawasan Industri Kariangau (KIK), optimalisasi aset daerah, serta perbaikan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan.
Beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian antara lain Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Mulawarman. Kerusakan pada ruas tersebut dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan dan menghambat mobilitas masyarakat.
Di sektor kesehatan, kebutuhan pembangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Balikpapan juga menjadi sorotan. Hal ini menyusul tingginya beban layanan di RSJ Samarinda yang kerap mengalami kelebihan kapasitas.
Sementara di bidang pendidikan, pemerintah mendorong adanya penyesuaian kurikulum SMA/SMK dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan memiliki daya saing yang lebih baik.
Rahmad berharap, melalui Musrenbang RKPD 2027, pembangunan Kota Balikpapan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.
“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh sinergi semua pihak agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (han/ Adv Diskominfo Balikpapan)
