Daerah
More
BONTANG — Legislator Bontang, Nursalam, geram atas pernyataan Dispopar terkait kurangnya anggaran dalam hal pengadaan tempat sampah dan tambahan petugas kebersihan di kawasan objek wisata Mangrove Berbas Pantai.
Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sepatutnya melayangkan pernyataan semacam itu. Terlebih jika pengadaan tempat sampah dan penambahan tenaga kerja di kawasan objek wisata berangkat dari keluhan dan permintaan warga.
"Nah itu tidak boleh. OPD terkait tidak boleh beralasan tidak ada anggaran," ungkap Nursalam kepada katakaltim, Kamis (12/9/2024) kemarin.
Baca Juga: 
Sampah Berserakan di Area Wisata Mangrove Berbas Pantai, Begini Tanggapan Dispopar
Menurutnya, respons OPD terkait menjadi indikasi bahwa perhitungan anggaran tidak dilakukan dengan tepat. Tidak melihat aspek yang sudah pasti untuk dianggarkan.
Baca Juga: 
Tanggapi Rusaknya Kertas Suara, Agus Haris: Kita Ini Sebagai Peserta Merasa Was-was
Bahkan Nursalam menilai OPD tersebut tidak profesional dalam menghitung ataupun mengalokasikan anggarannya.
“Karena kan setahun itu sudah bisa diperhitungkan, tahun berikutnya akan dianggarkan terkait sampah di pulau-pulau misalnya," sambungnya.
Untuk itu pihak terkait tidak boleh berdalih bahwa anggaran tidak ada. Apalagi hanya tempat sampah dan penempatan petugas di sana. Terlebih masalah sampah yang diproduksi setiap hari merupakan perkara yang dapat diprediksi.
"Mestinya itu kan sesuatu yang sudah bisa diprediksi. Beda halnya kalau sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Sampah itukan jelas. Setiap saat ada. Mestinya OPD itu tidak boleh berdalih tidak ada anggaran,” tegasnya.
Lebih jauh Nursalam mempertanyakan kinerja OPD dalam hal ini Dispopar jika tidak maksimal dalam menangani masalah kebersihan di kawasan objek wisata.
“Lah terus apa kamu kerja selama ini? Kamu kan dibentuk dan diangkat kepala dinasnya dan bidang-bidangnya untuk menangani itu. Itu salah, kalau OPD berdalih atau saling lempar. Itu namanya tidak memahami tupoksi,” tandasnya.
Dia meminta OPD terkait bisa lebih memperhatikan apa yang perlu ditangani secara berkelanjutan. Sehingga sejak awal memang sudah punya tahapan pencegahan pembuangan sampah sembarangan dari pengunjung objek wisata Mangrove.
Sebelumnya Kadispopar, Rafidah, mengatakan pihaknya sudah mengadakan tempat sampah dan menaruh jala agar sampah kiriman warga tidak masuk ke area Wisata. Namun, dia menilai kesadaran masyarakat masih minim dalam melakukan penjagaan.
“Itu sebenarnya sampah dari pengunjung ya. Sebenarnya tempat sampah itu kita sudah taro di titik-titik lokasi, tapi sering hilang," terangnya saat ditemui katakaltim, Selasa (3/8/2024) lalu.
"Sampah itu bawaan dari sebelah, dari prakla. Karna jala yang ada disitu dibobol sama mereka (entah sama masyarakat, sama anak-anak)," sambungya.
Solusi Dispopar yaitu menambah jumlah tenaga penjaga di kawasan Mangrove Berbas Pantai. Tadinya dua orang, akan ditambah jadi tiga orang dengan memberdayakan warga sekitar.
Namun, menurut Rafidah, solusi ini baru dapat direalisasikan tahun depan. Sebab tahun ini anggaran untuk menambah jumlah penjaga dan tenaga kebersihan belum ada.
"Kita kekurangan tenaga. Nah ini kita mengusulkan untuk penjaga di sana tiga orang. Kita bikin tiga shift, pagi, siang sampai malam," ucapnya.
Lebih jauh, Rafidah menyesalkan karna semenjak ia menjadi Kadispopar Bontang, belum pernah dilakukan pemeliharaan Objek Wisata. Padahal ini menjadi skala prioritas.
"Sejak saya masuk di sini, lima bulan ini, tidak ada namanya pemeliharaan, itu yang saya sesalkan. Kita punya tempat wisata, kok pemeliharaannya tidak ada, kaget juga saya,” sesalnya.
“Mestinya kan itu diprioritaskan, tempat wisata kita, sarana dan prasarana olahraga, untuk pemeliharaannya," sambung dia.
Rafidah menegaskan dalam waktu dekat, pihaknya bakal mengadakan penerangan dan pemasangan jala, guna mengantisipasi sampah kiriman masuk ke area wisata.
"Pokoknya minggu ini lampu, dalam bulan ini saya minta ganti kawat dulu supaya sampahnya nggak masuk ke dalam," tukasnya.
Terkait pengadaan tempat sampah, Rafidah mengatakan masih akan berkordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karna belum ada anggaran tempat sampah tahun ini di Dispopar Bontang.
Pihak DLH Bontang saat dihubungi katakaltim, belum juga direspons sama sekali. (Adv)
