Bontang – Pembahasan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang terus memunculkan sejumlah catatan penting. Dalam rapat kerja (raker) DPRD Kota Bontang terkait sektor pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2026, Senin (22/6/2026), anggota DPRD Bontang, Winardi, menyoroti potensi pendapatan dari pengelolaan parkir di RSUD Bontang.
Winardi mempertanyakan kejelasan skema pengelolaan parkir RSUD setelah adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia meminta pemerintah daerah memastikan apakah pengelolaan parkir akan tetap berada dalam sistem BLUD atau diarahkan menjadi sumber pemasukan langsung ke kas daerah.
“Yang saya baca, RSUD sudah ditegur BPK terkait masalah tarif parkir. Nah, ini polanya seperti apa? Apakah parkir kembali ke BLUD atau masuk ke kas daerah? Karena kalau dikelola dengan benar, saya melihat potensinya cukup besar,” ujar Winardi.
Menurutnya, parkir rumah sakit bukan sekadar fasilitas pelayanan, tetapi juga memiliki peluang menjadi sumber PAD apabila dikelola secara profesional dan transparan.
Winardi mengungkapkan, sejumlah rumah sakit di Kalimantan Timur sudah lebih dulu menerapkan sistem pengelolaan parkir modern. Karena itu, ia mendorong agar Bontang tidak tertinggal dalam menerapkan inovasi tersebut.
“Rumah sakit di Kalimantan Timur sudah banyak yang menerapkan sistem ini sejak lima tahun lalu. Tinggal bagaimana konsepnya, kapan mulai diterapkan, dan bagaimana dasar hukumnya,” katanya.
Tak hanya soal pengelolaan, Winardi juga mendorong agar sistem pembayaran parkir di RSUD Bontang mulai beralih ke transaksi digital atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi sekaligus mencegah potensi kebocoran pendapatan.
“Sekarang orang berobat ke Samarinda saja sudah terbiasa pakai e-money. Harusnya di Bontang juga bisa diterapkan. Jangan lagi bergantung pada pembayaran tunai,” tegasnya.
Ia menilai, penggunaan sistem digital akan membuat setiap transaksi lebih mudah dipantau dan tercatat dengan jelas.
“Ini bukan hanya soal parkir, tapi bagaimana kita membangun sistem yang transparan. Dari awal harus dibuat modern, supaya tidak kerja dua kali,” ujarnya.
Winardi juga meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan kajian hukum bersama pihak terkait agar kebijakan pengelolaan parkir memiliki kepastian. Jika nantinya melibatkan pihak ketiga, ia mengingatkan agar pengelola benar-benar memiliki legalitas dan bidang usaha yang sesuai.
“Silakan kajian hukumnya diselesaikan. Kalau pihak ketiga yang dipilih, pastikan punya izin dan jenis usaha yang sesuai. Yang terpenting, potensi PAD jangan sampai hilang,” pungkasnya.(Adv)
