BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan memastikan pelayanan publik dan program prioritas masyarakat tetap berjalan.
Pun ada wacana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) atau Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat hingga 75 persen.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi anggaran untuk mengantisipasi dampak potensi pengurangan dana tersebut.
Ia menegaskan, pos anggaran yang tidak bersifat mendesak akan menjadi sasaran penghematan.
“Meski baru sebatas wacana, kami sudah menyusun langkah antisipatif. Kegiatan seremonial akan ditiadakan, perjalanan dinas dikurangi, dan pengeluaran non-prioritas akan diminimalisir,” ujarnya kepada awak media Sabtu (13/9/2025) lalu.
Pemkot bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disebut telah melakukan pembahasan mendalam, termasuk menyiapkan skenario terburuk.
Namun, program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian utama mereka.
“Layanan seperti BPJS Kesehatan gratis, bantuan seragam sekolah, dan penanganan banjir tetap kami jalankan. Mungkin ada penyesuaian volume kegiatan, tapi esensi programnya tetap ada,” tambahnya.
Terkait nominal pemangkasan DBH, Bagus enggan berspekulasi, mengingat keputusan akhir masih menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat.
Pun demikian, ia optimistis hasil pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Pemkot dan DPRD Balikpapan bisa menjadi landasan positif ke depan.
“Kami berharap diskusi dengan DPRD bisa memperkuat posisi fiskal daerah agar tidak terlalu terdampak,” ujarnya. (*)
