BALIKPAPAN — Polda Kaltim menyiapkan sekitar 1.900 personel gabungan untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di Kota Samarinda pada 21 April mendatang.
Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan pengamanan dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya, yakni mengedepankan prinsip humanis dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jumlah personel yang kita libatkan sekitar 1.900 lebih, terdiri dari internal kepolisian, TNI, Satpol PP, serta unsur terkait lainnya,” ucap Endar dalam kepada awak media, Kamis 16 April 2026.
Terdapat dua lokasi utama yang menjadi titik aksi, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur KALTIM. Selain itu, pengamanan juga mencakup area sekitar seperti akses jalan dan fasilitas umum.
Menurut Endar, pihak kepolisian memandang unjuk rasa sebagai bagian dari hak demokrasi yang harus dijaga, bukan dihadapi secara represif.
“Paradigma pengamanan unjuk rasa saat ini bukan seperti yang lalu-lalu. Masyarakat jangan melihat kami sebagai musuh, karena kami justru melayani kegiatan tersebut,” katanya.
Meski demikian, ia mengimbau para peserta aksi untuk menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan situasi tidak kondusif.
“Silakan menyampaikan aspirasi dengan sebaik-baiknya, tertib, damai, dan tidak provokatif. Hindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat lain,” ucapnya.
Endar juga menyoroti potensi kerawanan dalam aksi yang melibatkan massa besar, terutama terkait kondisi psikologis yang dinilai mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
“Aksi yang melibatkan banyak pihak ini rawan disusupi kepentingan negatif. Karena itu, kami minta peserta bisa menjaga diri dan memfilter setiap ajakan atau informasi,” tuturnya.
Selain pengamanan di lapangan, Polda Kaltim juga melakukan patroli siber untuk memantau perkembangan informasi di media sosial.
Langkah ini dilakukan guna mencegah penyebaran informasi yang tidak benar yang dapat memicu keresahan publik.
“Media sosial saat ini sangat strategis dalam membentuk persepsi publik. Jika informasi yang beredar tidak benar, bisa berdampak pada stabilitas sosial,” kata Endar.
Ia mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial serta melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima.
Hingga saat ini, kondisi keamanan di Kalimantan Timur disebut masih kondusif. Kepolisian berharap situasi tersebut dapat terus terjaga.
“Secara umum Kalimantan Timur dalam kondisi damai dan tertib. Mari kita jaga bersama agar tidak terganggu oleh hal-hal kecil yang bisa merusak stabilitas,” tandasnya. (Han)
