Payload Logo
Wali Kota Samarinda

Wali Kota Samarinda, Andi Harun (dok: Deni/katakaltim)

Polemik Sewa Mobil Dinas Wali Kota Samarinda, Andi Harun Serahkan ke Inspektorat

Penulis: Deni Rahma | Editor: Agung
14 Maret 2026

SAMARINDA — Usai ‘mobil marwah’ Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dikembalikan, muncullah ‘mobil sewa’ Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Publik ramai menyoroti. Sebab sewanya tidak main-main. Ratusan juta rupiah. Tiap bulan.

Sejumlah pihak mengkalkulasi. Kalau sekalian dibeli, tentu saja tidak menyentuh harga ‘mobil marwah’ Rp8,4 sekian miliar.

Tapi Andi Harun punya alasan sendiri. Katanya tidak cukup uang kalau langsung dibeli. Makanya harus disewa. Untuk kepentingan tamu.

“Kalau ngomongnya di ujung, pasti mahal. Pertanyaannya kenapa gak beli? kan bisa jauh lebih murah. Waktu mau beli itu duitnya gak ada,” ucap Andi Harun di Balai kota Samarinda, pada Jumat 13 Maret 2026.

Samarinda

Wali Kota Samarinda, Andi Harun (kiri) bersama Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri (kanan) (dok: Deni/katakaltim)

Politisi Gerindra itu bilang, pilihan menyewa mobil dinas jelas sekali adalah kebijakan ideal pada masa itu. Karena anggaran terbatas.

Seperti yang warga ketahui, keputusan Pemkot Samarinda menyewa mobil operasional jenis Land Rover Defender untuk melayani tamu VIP.

Kendaraan tersebut disewa dengan biaya sekitar Rp160 juta per bulan dalam kontrak tiga tahun sejak 2023 hingga 2026.

Jika dikalkulasi secara sederhana, total nilai penyewaan kendaraan tersebut mencapai sekitar Rp5,76 miliar.

Angka ini diperoleh dari perhitungan Rp160 juta per bulan dikali 36 bulan masa kontrak.

Nilai total sewa kendaraan bahkan melampaui harga kendaraan baru yang sebelumnya diperkirakan sekitar Rp4 miliar.

Wali Kota Samarinda berkomentar bahwa mobil dinas yang disewa pemkot itu sebenarnya juga difungsikan sebagai kendaraan dinas, bukan hanya untuk tamu saja.

“Saya kan gak pernah bilang bahwa saya tidak pernah pakai. Sejak awal saya bilang ini mobil tamu memang sering saya pakai,” tuturnya.

Sebelum bertemu awak media, Pemkot Samarinda telah menyerahkan persoalan penyewaan kendaraan tersebut ke inspektorat daerah.

Pemkot samarinda menilai langkah tersebut untuk menghindari mispersepsi (kesalahpahaman) di tengah masyarakat.

"Kita tidak ingin menghindari problem. Kalau ada salah kita akui salah. Karena bisa jadi kebenaran datang dari teman teman media, bisa datang dari staff dan pegawai di bawah," pungkasnya. (Deni)

Koran Katakaltim

Edisi Minggu I April 2025

Edisi Minggu I April 2025

Edisi Minggu IV Maret 2025

Edisi Minggu IV Maret 2025

Edisi Minggu III Maret 2025

Edisi Minggu III Maret 2025

Edisi Minggu II Maret 2025

Edisi Minggu II Maret 2025