BONTANG — Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, meninjau pembangunan hunian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang, Jumat 27 Maret 2026 di kawasan Bontang Lestari.
Dalam peninjauan tersebut, Neni menerangkan hasil evaluasi program tahun 2025. la mengungkapkan, prototipe hunian yang dibangun sebelumnya belum seragam.
Artinya, ke depan dibutuhkan standar yang sama untuk setiap unit rumah di Kota Bontang.
"Ingin mengevaluasi yang 2025 itu seperti apa, ternyata prototipenya tidak sama. Ini tadi ada yang besar, ada yang kecil," tuturnya.
la mengambil contoh rumah-rumah subsidi yang murah, namun tetap memiliki tampilan yang seragam.
Di kawasan Bontang Lestari sendiri, saat ini ada 12 unit rumah yang menjadi bagian dari program pembangunan hunian tersebut.
Meski di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkot Bontang tetap berupaya mengoptimalkan pembangunan, melalui dukungan program dari pemerintah pusat dan provinsi.
"Jadi kita memanfaatkan dengan APBD kita yang turun ini, kita berupaya maksimal untuk minta program- program pusat,” tandasnya.
“Memang kalau pemerintah pusat itu hanya atap lantai dinding yang nilainya hanya 20 juta. Tidak apa-apa. Nanti itu akan diseragamkan bagaimana modelnya supaya bisa bagus,” sambung dia.
Untuk tahun ini, Pemkot Bontang mengusul pembangunan sebanyak 300 rumah layak huni kepada pemerintah pusat, serta 80 unit kepada pemerintah provinsi.
Selain itu, melalui anggaran daerah, pemerintah juga menggelontor sekitar Rp600 juta untuk pembangunan 30 rumah.
Lebih jauh, politisi Golkar itu menegaskan aspek sanitasi menjadi fokus utama dalam program tersebut.
la menekankan sekali pentingnya penyediaan jamban keluarga sebagai upaya pencegahan stunting, sehingga kualitas kesehatan masyarakat bisa terus ditingkatkan.
"WC nya haru ada. Saya tidak mau ada yang buang air besar sembarangan. Makanya tadi fokus di jamban keluarga. Karena sanitasi penting untuk mencegah stunting," pinta dia. (Adv)
