KUTIM — Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional resmi menetapkan gelar pahlawan kepada Presiden RI ke-2, Soeharto.
Penyematan gelar tersebut tentu saja menimbulkan pro kontra. Alasannya, di era Soeharto—Orde Baru—dianggap oleh sebagian kalangan sebagai era pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Menanggapi pro kontra tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Sayid Anjas memberikan pandangannya. Politisi Partai Golkar ini mengatakan, Soeharto sangat wajar menerima penobatan gelar itu.
"30 tahun dia membangun negeri dan itu dirasakan manfaatnya secara nyata. Saya rasa sangat wajarlah menerima gelar pahlawan nasional," ucapnya ditemui Katakaltim di Sangatta, Senin 10 November 2025.
Terlepas dari segala kontroversial yang menyeret nama Soeharto, menurut Anjas, sosok yang juga merupakan salah satu pendiri partai lambang beringin itu banyak memberikan kontribusi kesejahteraan rakyat kala itu.
"Makanya ada omongan 'enak jamanku toh?' Kalau masalah kontoversi itu biasa lah tidak bisa dijadikan dasar polemik, toh dia juga mempunya andil dalam negeri ini. Jadi tidak bisa kita tutup mata," terangngya.
Ia menyebut salah satu hal yang sangat dirasakan masyarakat kala itu adalah swasembada pangan yang sangat melimpah. Sekarang ini impor besar-besaran. Padahal dulu Indonesia yang mengekspor.
"Jadi slogan enak jamanku toh, itu ada benarnya. Contonhnya beras, sekarang loh kita impor beras sampai triliunan, sementara dulu kita yang ekspor," jelasnya.
Belum lagi menurut Sayid Anjas bahwa persoalan pemerataan pembangunan di setiap daerah. Soeharto menjalankan itu, Sehingga tidak ada alasan penolakan terhadap Soeharto bahwa dia memiliki andil yang nyata dalam negeri. (Adv)
