SAMARINDA — Andi Satya Adi Saputra dipercaya menakhodai DPD Partai Golkar Samarinda usai terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI, Sabtu 8 Agustus 2026.
Musda yang digelar di Hotel FUGO Samarinda itu menetapkan Andi Satya Adi Saputra sebagai ketua setelah menjadi kandidat tunggal. Aklamasi.
Penetapan ketua sekaligus menandai berakhirnya dinamika internal yang sebelumnya sempat memunculkan sejumlah nama.
Namun, terpilihnya Andi Satya Adi Saputra bukan hanya bermakna keberlanjutan kepemimpinan di tubuh Golkar Samarinda.
Andi Adi, sapaannya, juga langsung dibebani kewajiban politik untuk maju sebagai calon Wali Kota pada Pilkada Samarinda 2031.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menegaskan kewajiban tersebut merupakan komitmen internal partai yang berlaku bagi seluruh ketua DPD tingkat kabupaten/kota.
“Itu komitmen Ketua DPD Partai Golkar Kaltim dan berdasarkan hasil pleno pertama DPD Partai Golkar Kaltim, siapa pun yang terpilih menjadi ketua, syarat utamanya adalah harus maju sebagai calon kepala daerah,” ucapnya.
“Wajib,” ulangnya tegas.
Ayub, sapaan akrabnya, menyebut aturan ini tidak hanya berlaku di Samarinda, melainkan juga di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
"Kalau hari ini dr. Adi terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Samarinda, maka wajib menjadi calon Wali Kota Samarinda,” kata Ayub.
Sebelum penetapan, proses penjaringan sempat menghadirkan sejumlah nama, termasuk Sapto Setyo Pramono.
Namun, menjelang Musda, komunikasi internal partai mengerucut pada satu figur.
“Mengenai Musda itu, yang paling berkontestasi dan paling berdinamika adalah Partai Golkar. Sebelumnya ada Mas Sapto, kemudian ada dr. Adi, dan beberapa tokoh lainnya,” ujar Ayub.
Keputusan akhirnya diambil melalui musyawarah mufakat.
“Malam tadi kita sudah clear-kan secara musyawarah mufakat sehingga mengaklamasikan dr. Adi. Yang lain bersatu padu untuk mendorong dr. Adi,” tambahnya.
Ketua Panitia Pelaksana Musda XI Golkar Samarinda, Arie Wibowo, membenarkan adanya syarat khusus bagi ketua terpilih untuk maju di Pilkada.
Meski demikian, ia menegaskan ketentuan tersebut tidak tertuang secara formal dalam aturan Musda.
“Sebenarnya tidak ada aturan tertulis. Tapi dari Ketua DPD I kita, Pak Rudy Mas'ud, mensyaratkan siapa pun yang mau jadi Ketua DPD II kota maupun kabupaten harus siap maju di Pilkota maupun Pilbup. Itu syarat mutlak,” ungkap Arie.
Menurutnya, ketentuan itu tidak hanya berlaku untuk DPD Samarinda, namun menyeluruh di semua kabupaten/kota di Kaltim.
“Jadi siapa pun yang mau jadi Ketua Golkar Samarinda, Golkar Kukar, Golkar Balikpapan, itu harus siap untuk menjadi wali kota dan bupati ke depan,” katanya.
Arie menekankan bahwa syarat tersebut bukan sekadar imbauan politik.
“Itu syarat khusus, bukan pesan. Syarat khusus. Tidak tertulis, tapi khusus,” pungkasnya.
Selain kewajiban maju di Pilwali, kepengurusan baru Golkar Samarinda juga dibebani target meningkatkan perolehan kursi di DPRD.
Saat ini, Golkar memiliki delapan kursi di DPRD Kota Samarinda, terbanyak kedua setelah partai Gerindra.
Ketua DPD Golkar terpilih, Andi Adi Satya, mengungkapkan kesiapan untuk menjadikan Golkar sebagai partai poros kekuatan politik di Samarinda.
“Kita ingin membawa partai Golkar menjadi kekuatan utama kembali di peta politik kota Samarinda,” ujar Andi Satya.
Ia juga membuka peluang lebih besar bagi keterlibatan perempuan serta generasi muda dalam struktur dan representasi politik partai.
“Kita ingin nanti ke depan komposisinya agak berubah jika ada tambahan, tambahan anggota perempuan jadi anggota DPRD, syukur-syukur ada dari Gen Z dan Milenial yang bisa ikut bergabung di partai Golkar,” pungkasnya.
Dengan mandat tersebut, periode kedua kepemimpinan Andi Satya diproyeksikan tidak hanya terpaku pada konsolidasi internal partai, tetapi juga persiapan menuju kontestasi Pilwali Samarinda 2031. (Deni)
