BONTANG — Di tengah tekanan fiskal akibat penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), langkah Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, tak menunjukkan tanda melambat.
Upaya menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat terus ia lakukan. Salah satunya melalui perjuangan menghadirkan akses energi yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan.
Kabar baik itu datang pada Selasa 31 Maret 2026, usai kunjungan kerja ke kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM di Jakarta.
Kunjungan tersebut bukan semata-mata agenda formal. Tapi jelas membawa misi strategis. Yakni memastikan warga Bontang bisa menikmati energi bersih dengan biaya lebih ringan melalui program jaringan gas (jargas).
Hasilnya signifikan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berhasil mengamankan tambahan 2.000 Sambungan Rumah (SR) jargas.
Dengan demikian, total kuota yang diperoleh meningkat dari sebelumnya 10.553 SR menjadi 12.553 SR.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota didampingi oleh Kepala Bapperida Bontang Syahruddin, Kabag Hukum Setda Andi Kurniawansah, serta Kabag Perekonomian dan SDA Moch Arif Rochman.
Rombongan diterima langsung oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas, Noor Arifin Muhammad, bersama jajaran Kementerian ESDM.
Dengan penuh rasa syukur, Neni menyampaikan bahwa tambahan kuota ini merupakan hasil dari ikhtiar di awal tahun yang membuahkan hasil positif.
“Alhamdulillah wasyukurillah, perjuangan di awal tahun untuk warga Bontang mendapat ridho dari Allah SWT. Jargas untuk Bontang dari 10.553 ditambah lagi 2.000. Walaupun APBD turun drastis, insyaallah program prioritas tetap berjalan,” ucapnya.
Penambahan kuota ini merupakan hasil dari optimalisasi anggaran serta proses verifikasi pengajuan tambahan yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran.
Selain itu, hasil paparan dan validasi lapangan turut memperkuat dasar penambahan tersebut.
Tak hanya soal kuota, pertemuan juga membuka peluang baru bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk terlibat dalam pengelolaan jargas ke depan.
Hal ini seiring dengan rencana perubahan regulasi tingkat nasional terkait pengalihan pengelolaan dari badan usaha ke Badan Layanan Umum (BLU) di bawah kementerian.
Langkah ini menjadi angin segar bagi Bontang, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Pemkot Bontang terus berupaya mencari terobosan agar program prioritas tetap berjalan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tandas Neni. (Adv)
