Payload Logo
Wali Kota Bontang

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menanggapi masalah BPJS Kesehatan (dok: Yub/katakaltim)

Anggaran Seret! 15 Ribu Warga Bontang Terancam Tak Bisa Berobat Gratis, Pemerintah Minta Bantuan Perusahaan

Penulis: Ayub | Editor: Agung
24 Juli 2026

BONTANG — 15 ribu warga Bontang terancam tak bisa berobat gratis. BPJS kesehatannya tidak ditanggung. Katanya karena efisiensi pemerintah pusat dan provinsi.

Pemerintah Bontang pun mulai susun skema agar masalah ini segera selesai. Sebab mereka yang tak dapat tanggungan BPJS Kesehatan rata-rata pekerja harian.

Mereka masuk dalam kriteria pekerja bukan penerima upah atau PBPU, yang seharusnya dibantu BPJS-nya.

Atas masalah ini, Pemerintah Bontang tak menunggu lama. Mereka segera rapat. Berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa (21/7/2026).

"Kita dikumpulkan di sini untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dengan BPJS kesehatan, bahwa ada 15 ribu masyarakat bukan penerima upah (PBPU) yang tidak terjamin BPJS-nya," ucap Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.

Anggaran Seret

Penyusunan skema untuk menalangi BPJS Kesehatan ini karena keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja.

Pasalnya, Bontang menghadapi tekanan fiskal akibat minimnya anggaran dari pemerintah pusat. Bahkan dari Pemerintah Kaltim juga.

Situasi itu, kata Neni, tentu saja berdampak pada kemampuan pembiayaan program jaminan kesehatan.

Seperti sebelumnya, iuran BPJS Kesehatan ditanggung pemerintah pusat. Tapi sekarang ditanggung pemerintah daerah.

Dampaknya, Pemkot Bontang harus menyusun skema pembiayaan yang tepat. Supaya masyarakat tetap bisa dapat perlindungan jaminan kesehatan tanpa membebani uang daerah.

“Kasihan masyarakat,” tandas Politisi Golkar itu.

Apa solusinya?

Pun demikian, Pemkot Bontang berkomitmen menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat PBPU.

Langkah awalnya, kata Neni, pemerintah bakal mengajak perusahaan di Bontang berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial atau CSR.

Tentu saja untuk membantu pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi 15 ribu warga, yang kepesertaannya tak lagi ditanggung pemerintah pusat maupun provinsi.

Tanggungan BPJS Kesehatan ini kabarnya bakal dilakukan dengan skema patungan. Neni berharap perusahaan bisa membantu pemerintah menuntaskan persoalan ini.

"Kita berharap 30 perusahaan yang ada di Kota Bontang ini untuk turut membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini," tandasnya. (Yub)

Koran Katakaltim

Edisi Minggu I April 2025

Edisi Minggu I April 2025

Edisi Minggu IV Maret 2025

Edisi Minggu IV Maret 2025

Edisi Minggu III Maret 2025

Edisi Minggu III Maret 2025

Edisi Minggu II Maret 2025

Edisi Minggu II Maret 2025