Penulis : Riyawan S,HUT (Pemerhati Sosial & Budaya)
KUKAR - Setiap awal tahun, kita seperti masuk ke “musim panen piala”. Berbagai penghargaan nasional bermunculan, lengkap dengan seremoni mewah, foto formal, dan headline media yang penuh pujian. Mulai dari pejabat daerah, direktur BUMD, hingga kepala rumah sakit, semuanya tampil dengan prestasi yang terlihat gemilang.
Namun di balik gemerlap itu, ada satu pertanyaan sederhana yang layak kita ajukan, “Apakah semua penghargaan tersebut benar-benar mencerminkan kinerja nyata, atau justru sekadar simbol prestise?”
Artikel ini tidak bermaksud menjatuhkan siapa pun. Justru sebaliknya, kita ingin tetap memberi apresiasi, sambil menghadirkan sudut pandang yang lebih jernih dan kritis, tapi tetap santai dan membangun.
Prestasi Membanggakan dari Kukar, Layak Dapat Apresiasi
Pada April 2026, ajang Top BUMD Awards digelar megah di Hotel Raffles, Jakarta. Dari Kutai Kartanegara, beberapa nama berhasil mencuri perhatian.
Efri Novianto, selaku Direktur Utama PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), sukses membawa perusahaannya meraih predikat BUMD Aneka Usaha Bintang 4 sekaligus penghargaan Top CEO BUMD 2026. Ini tentu bukan pencapaian kecil.
Di sektor kesehatan, RSUD Aji Muhammad Parikesit yang dipimpin dr. Martina Yulianti bahkan meraih predikat Bintang 5, level tertinggi dalam kategori rumah sakit daerah. Ini menunjukkan adanya upaya serius dalam meningkatkan layanan kesehatan di daerah.
Tak hanya itu, Bupati Kutai Kartanegara, dr. Aulia Rahman Basri, juga dinobatkan sebagai Top Pembina BUMD 2026. Sebuah pengakuan atas perannya dalam mendorong kinerja BUMD di wilayahnya.
Secara keseluruhan, capaian ini patut diapresiasi. Tidak mudah membawa nama daerah bersinar di tingkat nasional. Ada kerja keras, strategi, dan komitmen di baliknya. Namun, di sinilah pentingnya keseimbangan seperti memberi pujian, tapi tetap membuka ruang evaluasi.
Di Balik Penghargaan: Antara Prestasi, Biaya, dan Persepsi
Ajang penghargaan seperti ini memang terlihat prestisius. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati.
Pertama, jumlah peserta. Top BUMD Awards 2026 diikuti oleh 248 BUMD dan BLUD dari total sekitar 1.170 di Indonesia. Yang menarik, cukup banyak dari peserta tersebut akhirnya membawa pulang penghargaan, baik Bintang 3, Bintang 4, hingga Bintang 5, bahkan kategori seperti Top CEO dan Top Pembina.
Di satu sisi, ini bisa dianggap sebagai bentuk apresiasi luas. Tapi di sisi lain, muncul pertanyaan, “Apakah standar penilaiannya benar-benar ketat, atau cenderung “inklusif” agar semua pihak tetap merasa dihargai?”
Kedua, soal biaya. Ini topik yang jarang dibahas secara terbuka. Mengikuti ajang penghargaan seperti ini umumnya membutuhkan biaya, mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga kehadiran di acara puncak. Nilainya tidak kecil, bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Apakah Biaya Tersebut Sebanding Dengan Manfaatnya?
Jika kondisi keuangan BUMD sehat, mungkin ini bagian dari strategi branding. Tapi jika belum optimal, tentu perlu dipikirkan ulang. Transparansi menjadi kunci di sini, agar publik tidak bertanya-tanya.
Ketiga, metode penilaian. Umumnya, penilaian dilakukan berdasarkan dokumen, laporan kinerja, dan wawancara. Ini metode yang sah, tapi punya keterbatasan. Karena pada praktiknya, laporan bisa saja disusun sebaik mungkin, sementara kondisi di lapangan tidak selalu tergambar secara utuh.
Contohnya di sektor kesehatan. RSUD Parikesit memang meraih Bintang 5, yang tentu membanggakan. Namun masih ada catatan kecil dari masyarakat, seperti isu warga yang masih harus membayar BPJS kelas 3, padahal secara kebijakan seharusnya tidak terjadi. Ini bukan kritik keras, tapi lebih ke pengingat bahwa masih ada ruang perbaikan.
Artinya, penghargaan tidak selalu identik dengan kesempurnaan. Masih ada detail-detail yang perlu dibereskan agar kualitas layanan benar-benar dirasakan merata.
Stop Bucin Penghargaan, Saatnya Fokus ke Dampak Nyata
Kita sebagai masyarakat kadang terlalu cepat terpesona. Begitu ada label “Top CEO” atau “Bintang 5”, langsung muncul rasa bangga tanpa banyak pertanyaan.
Padahal, yang lebih penting bukanlah pialanya, tapi dampaknya. Apakah kinerja PT MGRM benar-benar meningkatkan pendapatan daerah? Apakah layanan RSUD Parikesit semakin cepat, nyaman, dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih relevan daripada sekadar jumlah penghargaan yang diraih. Bukan berarti penghargaan itu tidak penting. Justru sebaliknya, penghargaan bisa jadi motivasi, pemicu semangat, dan bentuk pengakuan atas kerja keras. Tapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa jadi refleksi bersama:
Pertama, masyarakat perlu lebih kritis, tapi tetap objektif. Apresiasi boleh, tapi jangan sampai “bucin” tanpa melihat data.
Kedua, BUMD dan pemerintah daerah bisa lebih selektif dalam mengikuti ajang penghargaan. Fokus pada yang benar-benar kredibel dan berdampak.
Ketiga, media juga punya peran penting. Tidak hanya memberitakan seremoni, tapi juga mengangkat realita di lapangan.
Keempat, bagi para pemimpin seperti Efri Novianto dan dr. Martina Yulianti, penghargaan ini sebaiknya dijadikan titik awal, bukan garis finish. Karena tantangan ke depan justru lebih besar yakni menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas layanan.
Apresiasi Jalan Terus, Tapi Evaluasi Jangan Putus
Pada akhirnya, kita tetap harus memberi penghargaan atas kerja keras para pemimpin daerah. Tidak semua orang mampu membawa institusi mereka sampai di titik ini.
Namun, bersamaan dengan itu, penting juga untuk tetap menjaga nalar kritis. Karena publik berhak mendapatkan pelayanan terbaik, bukan hanya cerita sukses di atas panggung.
Penghargaan seperti Top BUMD Awards 2026 memang punya sisi positif seperti membangun motivasi, meningkatkan kepercayaan diri institusi, dan memperluas jaringan. Tapi di balik itu, ada tantangan yang tidak boleh diabaikan, mulai dari transparansi biaya, validitas penilaian, hingga dampak nyata di masyarakat.
Jadi, saat melihat berita tentang CEO atau direktur yang meraih penghargaan, tidak perlu langsung skeptis, tapi juga jangan langsung terpesona. Santai saja. Cek datanya. Lihat hasil nyatanya.
Karena pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun dari piala, melainkan dari pelayanan yang benar-benar dirasakan. Dan mungkin, di situlah letak “kelas” seorang pemimpin yang sesungguhnya.
