Payload Logo
Jimmi
Dilihat 708 kali

Ketua DPRD Kutim, Jimmi (dok: Caca/katakaltim)

Dominasi Belanja Pegawai, Ketua DPRD Kutim Soroti Serapan Anggaran

Penulis: Salsabila Resa | Editor:
15 November 2025

KUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) mengawasi realisasi tunjangan dan gaji pegawai yang mendapatkan bayaran besar dari 60 persen serapan anggaran pemerintah Kabupaten Kutai Timur triwulan IV tahun ini.

‎Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menuturkan belanja pegawai itu kewajiban yang harus dibayarkan dan tidak bisa ditunda.

Namun, ia menilai masyarakat juga wajib menerima dampak secara fisik dari realisasi anggaran pemerintah.

‎“Serapan anggaran sudah 60 persen. Gaji pegawai tidak bisa ditunda. Jadi yang bisa tertunda itu hanya kegiatan fisik,” ujar Jimmi kepada awak media di Sangatta, beberapa waktu lalu.

Jimmi menegaskan, pegawai dalam hal ini bukan tenaga kerja konstruksi, melainkan aparatur administrasi yang bertugas memberikan pelayanan publik.

‎“Pegawai ini pelaksana administrasi, bukan tenaga kerja di bidang infrastruktur. Mereka menjalankan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan anggaran, seperti gaji dan tunjangan,” jelasnya.

‎Ia menambahkan, pembagunan tetap harus jalan meski pembayaran gaji bersifat prioritas, pemerintah daerah harus mendorong percepatan kegiatan agar anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.

‎Menurutnya, buruknya pelayanan publik dan mandeknya perputaran ekonomi dipengaruhi realisasi anggaran yang lambat.

‎“Kalau serapan anggaran fisik lambat, otomatis realisasi pembangunan juga ikut tertunda. Ini yang perlu diantisipasi,” tegasnya.

‎Ia menjelaskan kerumitan penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan keterlambatan serapan di sektor fisik disebabkan proses administrasi yang panjang.

‎“Banyak komponen yang harus dilalui, seperti SK, PPTK, proses lelang, dan DPA. Kalau DPA belum keluar, penandatanganan kontrak juga belum bisa dilakukan,” ucapnya.‎

‎Selain itu, Jimmi mengingatkan pencairan dana yang lambat dari kementrian keuangan disebabkan anggaran yang tidak digunakan dengan maksimal ditahun sebelumnya.

‎Ia berharap sebelum tutup buku proses administrasi sudah selesai dan kegiatan fisik sudah bisa berjalan. “Kami berharap setelah semua dokumen dan DPA rampung, kegiatan fisik bisa langsung dijalankan. Jangan menumpuk di akhir tahun,” tutupnya. (Adv)