KUTIM — Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) dalam rapat paripurna DPRD Kutai Timur (Kutim), menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan RAPBD 2026, Selasa 25 November 2025.
GAP menilai pemerintah perlu segera memperbaiki hambatan administrasi dan teknis agar pembangunan tidak kembali menumpuk di akhir tahun.
Sekretaris Fraksi, Shabaruddin, menegaskan perlunya percepatan pengadaan, penguatan monitoring pada perangkat daerah, dan reformasi internal agar pelaksanaan kegiatan 2026 tidak mengulang persoalan yang sama.
Kata dia, Fraksi juga mendesak pembahasan RAPBD dilakukan lebih transparan dan tepat waktu, termasuk penyampaian dokumen KUA-PPAS dan RKA OPD.
"Pendapatan Daerah Turun Tajam Fraksi GAP menyoroti penurunan proyeksi pendapatan daerah 2026 yang hanya sebesar Rp5,736 triliun—merosot hampir separuh dari APBD Murni 2025 yang mencapai Rp11,15 triliun dan Perubahan APBD 2025 sekitar Rp9,9 triliun," ucapnya.
GAP meminta pemerintah memberikan penjelasan menyeluruh mengenai penyebab penurunan tersebut, termasuk perubahan kebijakan fiskal, dinamika transfer pusat, dan fluktuasi sektor pertambangan serta komoditas. Fraksi menyebut APBD bukan sekadar angka administratif, tetapi instrumen perjuangan untuk memastikan manfaat anggaran kembali kepada masyarakat.
Belanja Operasi Diingatkan Tidak Menggerus Program Publik
Menurunnya kemampuan fiskal membuat GAP meminta pemerintah mengoreksi struktur belanja daerah. Belanja Operasi yang mencapai Rp3,376 triliun dinilai harus dikendalikan agar ruang fiskal tetap tersedia bagi program publik.
Fraksi menekankan pentingnya penguatan Belanja Modal sebesar Rp1,381 triliun untuk pembangunan layanan dasar seperti jalan desa, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur ekonomi kerakyatan. Pemerataan pembangunan, terutama di pedalaman, pesisir, dan desa terpencil, kembali menjadi perhatian fraksi.
Penyertaan Modal Rp25 Miliar Diminta Transparan
Rencana penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp25 miliar kepada BUMD turut disoroti GAP. Fraksi meminta penjelasan rinci terkait kelayakan investasi, kinerja BUMD penerima, manfaat terhadap PAD, serta rekam jejak penggunaan modal sebelumnya.
"GAP menegaskan dukungan hanya akan diberikan jika mekanisme penyertaan modal memenuhi prinsip transparansi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Shabaruddin.
Prioritas RKPD 2026 Diminta Lebih Terukur
Fraksi GAP menilai enam prioritas pembangunan dalam RKPD 2026 sudah sejalan dengan kebutuhan daerah, namun meminta kejelasan indikator keberhasilan, sasaran program, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan.
Sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, ketahanan pangan, dan infrastruktur desa menjadi sorotan khusus fraksi. GAP menekankan pembangunan tidak boleh terjebak pada kegiatan seremonial, tetapi harus memberi dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Pembahasan Anggaran yang Akuntabel
Fraksi GAP menyatakan kesiapan bekerja sama secara konstruktif dengan pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD 2026. Fraksi berharap proses pembahasan berlangsung akuntabel, fokus pada prioritas publik, dan responsif terhadap kondisi fiskal yang menurun.
“APBD harus menjadi instrumen yang efektif, adil, dan berpihak kepada masyarakat,” tutup Fraksi GAP dalam pernyataannya. (Adv)
