Daerah
More
KALTIM — Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menanggapi kelanjutan kasus Jembatan Mahakam Satu yang sempat ditutup akibat ditabrak kapal tongkang bermuatan kayu.
Sempat juga dikabarkan akan ditutup selama dua pekan. Tapi Jembatan Mahakam Satu malah kembali dibuka setelah investigasi kurang dari satu hari.
Menanggapi itu, Rudy mengaku pemerintah belum menerima laporan resmi secara tertulis mengenai hasil investigasi jembatan tersebut.
Baca Juga: 
Program Pendidikan Gratis Pol Rudy Mas’ud, Hamas: Kewajiban Provinsi Hanya SMA dan Setingkatnya
Olehnya, dia bersama DPRD Kaltim secepatnya akan meminta instansi terkait membicarakan masalah ini.
Baca Juga: 
Hamas dan Rudy Mas’ud akan Berkunjung ke Kubar Lihat Langsung Infrastruktur Jalan yang Rusak Parah
"PUPR segera dipanggil hearing bersama dewan, berkaitan dengan kondisi dan situasi Jembatan Mahakam," kata Rudy saat ditemui pada 17 Maret 2025 di kediaman Ketua DPRD Kaltim.
Rudy menekankan, Jembatan Mahakam Satu merupakan akses ramai lalu lalang masyarakat.
Harusnya diwanti-wanti jangan sampai ada kejadian yang betul-betul tidak diinginkan.
Bahkan Rudy menegaskan tidak ada artinya apapun, sekalipun itu adalah bisnis, jika dibandingkan dengan nyawa manusia.
"Nggak ada artinya berkaitan dengan perekonomian itu kalau mengakibatkan korban jiwa," tegas Rudy.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, dengan tegas mengatakan akan mengawal masalah ini sampai ada kejelasan supaya masyarakat merasa aman.
Menurutnya, Jembatan Mahakam Satu yang merupakan aset daerah seringkali terjadi aksiden, sehingga ia menilai sebenarnya ini adalah kelalaian.
"Sudah 22 kali. Kok berulang-ulang dengan kejadian yang sama? Ini kelalaian!!” ucap politisi Golkar itu di hadapan awak media.
Hamas—Sapaan akrabnya—mengatakan pihaknya menaruh perhatian besar terhadap masalah ini, khususnya bagi komisi II dan III DPRD Kaltim.
Ini menjadi sangat fatal karena dari pengakuan Hamas, kapal yang menabrak Jembatan itu melakukan banyak pelanggaran.
Selain membawa muatan melebihi kapasitas (over load), ternyata kapal itu juga menyalahi prosedur lalu lintas kapal.
Sebagaimana diatur, ada jam tertentu untuk kapal bermuatan melintasi jembatan. Di waktu yang berbeda, kapal-kapal yang sudah tidak punya muatan akan melintasi jembatan.
Pengaturan ini dimaksudkan agar lalu lintas kapal tidak tumpang tindih. Agar kapal tidak melintasi jembatan dari arah berlawanan.
Kapal yang menabrak Jembatan baru-baru ini menurut Hamas benar-benar menyalahi prosedur ini.
"Ini terjadi di luar jam pengolongan. Kan pengolongan itu ada kalau pagi dari atas ke bawah, dari jam sekian sampai jam sekian, disesuaikan dengan kondisi alam dan pasang surut air," jelas Hamas.
"Ini one man, one kapal sendiri,
Jadi di luar jam pandu. Nah siapa yang bertanggung jawab? kami mempertanyakan itu," sambungnya tampak geram.
Hamas mengatakan pihak yang harusnya bertanggung jawab atas kejadian ini adalah KSOP dan Pelindo sebagai yang berwenang mengatur dan memandu kapal lalu lalang.
"Kenapa ini dibiarkan lewat? Regulator dalam hal ini apa? Operatornya siapa? KSOP dan Pelindo. Dua instansi ini yang harus bertanggung jawab," tegasnya.
Hamas menyayangkan proses investigasi yang berlangsung hanya satu hari. Padahal kerusakan yang ditimbulkan akibat insiden ini sangat fatal.
Ia juga belum tahu-menahu kondisi jembatan setelah pemeriksaan, sebab belum menerima laporan.
Kata Hamas, pemerintah daerah dalam ini Gubernur dan DPRD ingin aktivitas kapal tongkang dihentikan untuk sementara, sebelum pemasangan vender yang roboh didirikan.
Ia mengkhawatirkan kembali terjadi insiden penabrakan dalam kondisi jembatan yang tidak memiliki vender.
"Kami menginginkan stop dulu. Pasang vender! Kalau sudah aman, baru dilaksanakan pengolongan," katanya.
“Ini kita sudah diskusikan dengan pemerintah, Gubernur dan dewan. Dan kita sudah minta KSOP untuk melaksanakan,” sambung dia.
Hamas mengaku, rekomendasi ini hasil diskusi bersama Gubernur, dan telah disarankan kepada KSOP.
Namun sampai saat ini KSOP belum mengindahkan rekomendasi itu.
"Ternyata sampai sekarang tidak. Saya tanya sekarang sama semuanya, kalau tiba-tiba ada insiden malam ini siapa yang bertanggung jawab?," cecar dia.
Masih di tempat yang sama, katakaltim juga menemui Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle. Pernyataan seirama dengan ketua DPRD.
Ia membeberkan bahwa, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan pengerjaan vender itu.
"Cuma kita menunggu sampai sekarang ini belum ada realisasinya, kapan akan digantikan itu," ucapnya.
Selain meminta kejelasan terkait ganti rugi dan waktu pengerjaan vender, Komisi II juga merekomendasikan penutupan lalu lintas kapal untuk sementara.
Namun, Sabaruddin menegaskan penghentian sementara tidak bermaksud untuk menghentikan segala aktivitas di Sungai Mahakam.
Ia menjelaskan ada klasifikasi kapal yang boleh dan tidak boleh melintas untuk sementara.
"Kecuali kapal yang dibawa 500 GT, di atas 500 GT itu dihentikan dulu," terangnya.
Ditanyai soal aksi penolakan pekerja kapal terkait isu penutupan lalu lintas sungai, Sabaruddin mengatakan harus ada yang dikorbankan dengan prinsip mengutamakan keselamatan ketimbang bisnis.
"Bisnis adalah utama, tapi keselamatan nyawa manusia paling utama. Mana kita mau utamakan? Keselamatan nyawa manusia atau berbisnis?," cecarnya.
"Toh yang ditutup itu bukan penutupan total, tapi di bawah 500 GT," sambung dia.
Lebih lanjut, Sabaruddin mengatakan bahwa jembatan ini adalah urat nadi Benua Etam untuk akses ekonomi pebisnis dan akses masyarakat luas.
Ia mengaku, pihaknya meminta kejelasan pembangunan vender dan kondisi jembatan pasca investigasi secara tertulis.
Agar nantinya ada pihak yang dengan jelas bertanggung jawab bilamana ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.
"Kami minta deadline-nya, sampai kapan vender itu akan dibangun, kapan itu akan diganti rugi?," cecar dia mengakhiri komentarnya. (*)
