BONTANG — Pertumbuhan bisnis franchisee atau wiralaba di Kota Bontang telah menunjukkan potensi yang signifikan.
Tentu saja mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mencari cara meningkatkan pendapatan dari sektor ini.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengusulkan perubahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mengungkapkan salah satu alasan pengusulan perubahan ini adalah untuk memastikan semua wiralaba menyiapkan etalase minimal satu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Itu kita masukkan bahwa semua wiralaba atau franchisee harus menyiapkan etalase minimal 1 untuk UMKM," kata Rustam, saat ditemui Rabu 2 Juli 2025.
Dengan demikian, diharapkan jumlah pelaku UMKM dapat bertambah dan mendapatkan ruang jangkau yang lebih luas.
Rustam menjelaskan dengan adanya aturan baru ini, wiralaba tidak terbatas pada satu lokasi, tetapi dapat menyebar ke berbagai tempat.
Hal ini akan membantu mencegah konsentrasi bisnis di satu area saja, sehingga lebih merata dan memberikan peluang bagi UMKM di seluruh kota.
"Jangan numpuk di satu tempat saja, misalnya di depan Raodah saja itu kan di sana banyak itu, kalau bisa nanti berbagi lah," kata dia.
Selain itu, keberadaan etalase khusus bagi UMKM di setiap gerai wiralaba juga diharapkan dapat memberikan ruang aman bagi pelaku.
Dengan kebijakan ini, diharapkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru dapat tercipta, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan UMKM.
“Jadi ada sumber PAD terbaru," tambahnya. Keuntungan lainnya adalah adanya perlindungan bagi pelaku UMKM dari persaingan yang ketat, sehingga mereka dapat berkembang dengan lebih optimal.
"Biasanya itu ada lokasi parkir depan waralaba itu, jadi bisa lebih aman konsumen kita, tidak lagi parkir sembarangan di jalan," tandasnya. (Adv)
