Payload Logo
Kurangi Ketergantungan Dana Pusat, Balikpapan Maksimalkan Potensi Aset untuk Dongkrak PAD

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan komitmen Pemkot dalam mengoptimalkan aset daerah sebagai sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD), di tengah menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat. ( Dok : han/katakaltim)


Kurangi Ketergantungan Dana Pusat, Balikpapan Maksimalkan Potensi Aset untuk Dongkrak PAD

Penulis: Han | Editor:
13 April 2026

Balikpapan — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai menggenjot strategi baru untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi ini mendorong pemkot untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui pemanfaatan aset milik daerah.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr Ir H Bagus Susetyo, MM., menegaskan bahwa tekanan fiskal yang terjadi saat ini tidak boleh dipandang sebagai hambatan semata, melainkan peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

“Ini bukan sekadar tantangan, tapi momentum. Kita harus berani berinovasi dalam menggali sumber pendapatan. Aset daerah yang selama ini belum optimal, ke depan harus bisa memberikan kontribusi nyata,” ujar Bagus, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, langkah awal yang dilakukan Pemkot adalah melakukan pendataan dan penataan aset secara menyeluruh, termasuk memastikan seluruh aset memiliki legalitas yang jelas melalui proses sertifikasi.

“Legalitas menjadi kunci utama. Dengan sertifikat yang jelas, aset kita punya nilai tawar tinggi dan lebih mudah menarik minat investor,” katanya.

Pemkot Balikpapan juga mulai mendorong pemanfaatan aset melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini dinilai efektif untuk menghadirkan investasi tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Bagus, pendekatan ini memungkinkan pemerintah tetap mengembangkan infrastruktur dan layanan publik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dana pusat.

“KPBU ini solusi strategis. Kita bisa menghadirkan pembangunan tanpa menambah tekanan pada APBD. Investor juga mendapatkan kepastian usaha,” jelasnya.

Salah satu kawasan yang menjadi fokus pengembangan adalah Kariangau. Kawasan ini dinilai memiliki potensi besar, terutama untuk sektor industri, logistik, dan kawasan komersial. Saat ini, proses peningkatan status lahan menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tengah dilakukan.

“Jika statusnya sudah HPL, kita lebih fleksibel dalam mengelola dan menawarkan kawasan tersebut kepada investor. Ini akan membuka peluang investasi yang lebih luas,” tambahnya.

Bagus juga mencontohkan keberhasilan kerja sama pemanfaatan aset daerah yang telah berjalan, seperti pembangunan Hotel Novotel Balikpapan yang berdiri di atas lahan milik pemerintah kota. Model kerja sama tersebut dinilai berhasil memberikan nilai tambah ekonomi tanpa menghilangkan kepemilikan aset oleh pemerintah.

“Itu bukti bahwa kolaborasi bisa berjalan dengan baik. Ke depan, kita ingin memperluas model seperti ini ke sektor lain, seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas publik,” ujarnya.

Pemkot pun membuka peluang kerja sama lintas sektor, mulai dari perhotelan, kesehatan, hingga pengembangan kawasan komersial. Semua langkah ini diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi aset sekaligus memperkuat ketahanan fiskal daerah.

Di akhir pernyataannya, Bagus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mendukung strategi ini.

“Keberhasilan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada dukungan semua pihak agar aset daerah benar-benar menjadi kekuatan ekonomi Balikpapan di masa depan,” tutupnya.(Han/Adv Diskominfo Balikpapan)

Koran Katakaltim

Edisi Minggu I April 2025

Edisi Minggu I April 2025

Edisi Minggu IV Maret 2025

Edisi Minggu IV Maret 2025

Edisi Minggu III Maret 2025

Edisi Minggu III Maret 2025

Edisi Minggu II Maret 2025

Edisi Minggu II Maret 2025