Pakar Menilai IKN Jadi Ibu Kota Politik di 2028 Sangat Tidak Realistis

NUSANTARA — Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga tidak yakin sebuah Ibu Kota Politik akan bisa terbangun di 2028.

Pasalnya, sarana dan prasarana penunjang legislatif dan yudikatif cukup besar dan masif.

Selain itu, dalam tahap awal pembangunan IKN, sarana dan prasarana untuk eksekutif pun masih banyak yang belum terbangun.

Baca Juga: IKN Bakal Jadi Ibu Kota Politik, MPR Menilai Harusnya Parpol Berkantor di Ibu Kota Nusantara

Hotel di IKN (dok: @ikn)

Apalagi dengan jumlah kementerian yang membengkak pada era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Menjadi Mitra IKN, Kota Balikpapan Siapkan Sistem Interkoneksi Antar Wilayah

“Saya pesimis. Ibu Kota Politik itu lebih kepada kemungkinan untuk eksekutif, artinya konteksnya lebih kepada kementerian,” ucapnya menukil VOA, Sabtu 25 Januari 2025.

Nirwono menambahkan, jika untuk mengajak legislatif berpindah, dia tidak begitu yakin.

Alasannya, persyaratan yang diminta oleh eksekutif pasti sangat banyak.

“Dan itu pasti tidak mudah dipenuhi dalam konteks pengembangan di ibu kota,” ucap Nirwono.

Menurutnya, IKN kelak hanya akan bisa dijadikan Ibu Kota Politik khusus untuk eksekutif.

Atau untuk kegiatan pemerintahan paruh waktu di 2028, seperti acara Sidang Kabinet Paripurna, upacara 17 Agustus dan sebagainya.

Istana negara di IKN (dok: @ikn)

Artinya, IKN belum bisa menjadi sebuah ekosistem kota. Ekosistem ini hanya akan realistis untuk 10 tahun ke depan.

“Jadi kalau kita mau lebih realistis itu kemungkinan baru bisa ada muncul geliat kehidupan di 2030 ke atas, mungkin di 2034, atau 2035 orang baru mulai hidup secara bertahap,” terangnya.

Artinya, menurut Nirwono, kota itu tidak sekonyong-konyong tumbuh begitu saja. Kota akan tumbuh secara alami sesuai dengan pertambahan penduduk.

“Artinya mereka akan (secara alamiah) muncul kebutuhan-kebutuhan di luar yang sudah dibangun sekarang, dan itu baru akan terjadi pada saat sudah mulai ada kehidupan,” jelasnya.

Pemerintah Harus Hati-hati

Pemerintah, menurut Nirwono harus lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam membangun IKN ke depan.

Ia menekankan, jangan sampai pembangunan berbagai infrastruktur seperti rumah sakit besar, sekolah internasional, pusat perbelanjaan l, hanya akan sia-sia.

“Ini yang sampai sekarang pemerintah tidak menyadari bahwa pembangunan sebuah kota tidak bisa terburu-buru, biarkan tumbuh alami,” nilainya.

“Sesuaikan dengan perkembangan jumlah penduduk, nanti muncul kebutuhan-kebutuhan yang akan dibutuhkan secara alami,” sambung dia.

Di sini lah, kata Nirwono, pemerintah tidak memahami. Akhirnya pemerintah langsung membangun aneka gedung dan mengundang investor dari berbagai negara.

“Itu yang menurut saya miss-nya disitu. Kita langsung mau bangun gedung-gedung, kemudian masuk investor dari China, Rusia, bikin sekolah internasional, apartemen, bahkan bikin pusat perbelanjaan baru, ya tidak salah,” urainya.

“Tetapi siapa yang akan berkunjung ke situ dan siapa yang akan menggunakan. Itu yang menurut saya harus hati-hati,” pungkasnya.

IKN Sudah Menyedot APBN Rp89 Triliun

Sebelumnya, dikatakan bahwa kelanjutan mega proyek IKN di era Presiden Prabowo Subianto semakin jelas.

Pertemuan Kepala O IKN dengan Presiden Prabowo (dok: Humas Otorita IKN)

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan IKN akan dijadikan Ibu Kota Politik di 2028.

“Tahap kedua (pembangunan IKN) yang paling penting Presiden Prabowo mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik,” ungkap Basuki dalam keterangan resminya yang diterima Kamis 23 Januari 2025 lalu.

Basuki juga melaporkan kepada Prabowo pada tahap awal pembangunan IKN dalam kurun waktu 2022-2024 telah menyedot APBN sebesar Rp89 triliun.

Selain itu nilai investasi swasta yang sudah groundbreaking hingga September 2024 mencapai Rp58,41 triliun. (*)