KUTIM — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kutai Timur agar memiliki grand strategi atau strategi besar yang terencana dan terarah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Menurut Faizal, strategi besar tersebut menjadi kunci agar pembangunan Kutai Timur, yang dikenal dengan julukan Tuah Bumi Untung Benua, dapat berjalan selaras dan berkelanjutan di seluruh sektor.
Ia mencontohkan sektor pariwisata Kutai Timur yang belakangan mulai menarik perhatian wisatawan dari luar daerah. Namun, peluang tersebut dinilai bisa terbuang sia-sia jika tidak didukung oleh kebijakan dan perencanaan matang dari seluruh OPD terkait.
“Pariwisata Kutim saat ini mulai dilirik wisatawan luar daerah. Tapi kalau ini tidak disambut dengan kebijakan dan grand strategi yang jelas dari seluruh OPD, maka kita akan kehilangan momentum,” ujar Faizal, Jumat 14 November 2025.
Faizal menekankan pentingnya sinkronisasi lintas sektor, khususnya dalam forum strategis seperti pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ia menilai, seluruh OPD seharusnya terlibat aktif dalam perumusan kebijakan tata ruang karena menyangkut arah pembangunan jangka panjang daerah.
“Kemarin ada rapat terkait RTRW, seharusnya semua dinas hadir. Misalnya, perencanaan sarana PDAM harus dicocokkan dengan tata ruang, begitu juga sektor perhubungan terkait zona transportasi yang aman, termasuk pariwisata. Semua ini saling berkaitan,” jelasnya.
Menurut Faizal, keterpaduan program antar OPD baru bisa tercapai jika masing-masing instansi sudah menyiapkan strategi internal terlebih dahulu sebelum dilakukan proses sinkronisasi lintas sektor.
“Kalau setiap OPD sudah punya konsep dan grand strategi sejak awal, maka saat disinkronkan akan lebih mudah dan terarah. Tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi pemerintahan Kutai Timur saat ini yang masih berada dalam masa transisi. Situasi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Harusnya pemerintah sudah memikirkan ini, bahkan menyusun draft dan mulai menjalankan strateginya. Tapi karena ini masa transisi pemerintahan, DPRD akhirnya berperan sebagai jembatan untuk menghubungkan dan mendorong koordinasi antar OPD,” tandas Faizal.
Ia berharap, ke depan pemerintah daerah dapat lebih serius membangun perencanaan pembangunan yang terintegrasi agar potensi Kutai Timur di berbagai sektor dapat dimaksimalkan secara optimal dan berkelanjutan. (Adv)
-1-300x177.jpg&w=3840&q=75)
