BALIKPAPAN — Komisi XII DPR RI kunjungi kilang PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), Rabu 24 September 2025.
Kunjungan itu untuk mengawal penyelesaian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan Lawe-Lawe.
Proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Dinilai krusial mendukung ketahanan energi nasional, dan menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, mengatakan RDMP Balikpapan punya peran strategis.
Apalagi dengan meningkatnya kebutuhan energi seiring pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kaltim akan jadi pusat energi dan industri nasional. Permintaan BBM diperkirakan naik sekitar 10 persen 4. RDMP Balikpapan akan memainkan peran penting dalam memenuhinya,” kata Dony.
RDMP Balikpapan saat ini memasuki fase krusial: tahap commissioning (uji coba peralatan) dan start-up (awal pengoperasian).
Salah satu unit penting yang telah beroperasi adalah Saturated LPG Treater, yang berfungsi membersihkan LPG dari kandungan sulfur agar aman digunakan dan sesuai standar.
“Produksi sudah mulai ramping up. Produk LPG juga sudah masuk ke tangki, artinya proses produksi sudah berjalan,” tambah Dony.
Proyek RDMP Balikpapan memiliki tiga target utama. Pertama meningkatkan kapasitas pengolahan dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari (kbpd).
Kedua, meningkatkan kualitas BBM dari standar EURO II menjadi EURO V. Dan ketiga meningkatkan kompleksitas kilang agar lebih efisien dan adaptif terhadap pasar.
DPR RI menilai keberhasilan RDMP juga dapat menurunkan beban impor LPG yang selama ini masih mendominasi kebutuhan domestik.
“Kita masih banyak impor LPG, dan harganya mahal. Dengan proyek ini, kita bisa tekan impor dan bantu penuhi kebutuhan gas nasional,” jelas Dony.
Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Taufik Aditiyawarman, bersama Direktur Utama PT KPB, Bambang Harimurti, turut mendampingi kunjungan tersebut. Hadir pula perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Ditjen Migas.
Dalam kesempatan itu, VP Legal & Relation PT KPB, Asep Sulaeman, menyampaikan bahwa kunjungan DPR RI menjadi dorongan semangat bagi seluruh tim.
“Kami terus berkomitmen menyelesaikan proyek ini dengan memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Asep. (*)
