KUTIM — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sangatta, Kutai Timur, menegaskan sikap netral dan tidak berpihak pada kepengurusan KNPI versi manapun, baik versi Andi Zulfian N maupun Avivurahman Al Ghazali (Abi).
Pernyataan itu disampaikan Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) HMI Cabang Sangatta, Triatno Wahyu Saputra.
Ia geram menyikapi beredarnya foto salah satu kader HMI yang menggunakan atribut organisasi dalam pemberitaan susunan pengurus DPD KNPI Kutim versi Andi Zulfian N.
“Saya pun kaget setelah melihat dan beredarnya di media sosial ada foto menggunakan atribut HMI. Sedangkan kami dari awal tidak mendukung DPD KNPI kalau tidak rekonsiliasi atau penyatuan KNPI. Itu sudah jauh sebelumnya di ingatkan sama Ketum kami, Kanda Siswandi," kata Triatno, Sabtu 21 Juni 2025.
Ia menyayangkan penggunaan atribut HMI oleh kader tersebut dalam rapat formatur.
Bahkan tanpa sepengetahuan atau koordinasi dengan pengurus HMI Cabang Sangatta, terutama Ketua Umum HMI Cabang Sangatta, Siswandi.
Triatno menjelaskan meski Sakriadi merupakan kader HMI, penggunaan simbol dan atribut organisasi tidak dapat dilakukan secara sepihak.
Terlebih untuk menunjukkan dukungan kepada organisasi eksternal tanpa restu cabang.
Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI.
“Secara organisasi, atribut HMI adalah simbol yang membedakan identitas kader HMI dan bukan kader HMI. Penggunaan tanpa izin bisa menimbulkan kesalahpahaman publik,” tegas Triatno.
Ia juga menegaskan dalam rapat harian, pengurus HMI Cabang Sangatta telah memutuskan secara kolektif untuk tidak terlibat dalam dukung-mendukung kepengurusan KNPI versi manapun.
Sebelumnya, dalam berita yang beredar, Andi Zulfian N selaku Ketua Terpilih DPD KNPI Kutim periode 2025–2028 mengumumkan susunan awal pengurus intinya, di antaranya terdapat nama Sakriadi Aldhy sebagai Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Desa dan dicantumkan sebagai kader HMI.
“Kami memiliki mekanisme internal dalam menyikapi tindakan kader, termasuk edukasi dan pengawasan, agar tetap berada dalam koridor aturan organisasi,” ujar Triatno.
Wahyu pun mengimbau semua pihak agar tidak membawa nama dan atribut organisasi tanpa komunikasi yang sah dengan struktur cabang sebagai otoritas tertinggi di tingkat daerah.
"Saya minta foto yang ada logo HMI-nya itu dihapus saja," tegasnya .(*)
