BONTANG — Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, prihatin sekali atas kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Sebab kebijakan tersebut berdampak langsung pada pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah pun harus putar otak menyelamatkan program prioritasnya.
Neni Moerniaeni menilai kondisi ini benar-benar menghadirkan dilema bagi pemerintah daerah. Alasannya, pusat memangkas daerah, tapi darah tetap wajib ngebut maksimalkan pembangunan.
“Terus terang, kami cukup sedih. Di satu sisi daerah diminta memaksimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain dana transfer justru dikurangi,” curhat Neni kepada awak media usai upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, Senin 27 April 2026.
Politisi Golkar itu menjelaskan, pemangkasan anggaran berimbas langsung pada sejumlah program, terutama pembangunan infrastruktur yang kini tidak bisa terlaksana optimal.
Padahal, pemerintah daerah tetap wajib penuhi alokasi anggaran sesuai regulasi. Seperti 20 persen untuk sektor pendidikan, serta kebutuhan lain di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam situasi keterbatasan fiskal ini, Pemkot Bontang mencoba cari jalan keluar melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Tapi, mekanisme tersebut tidak selalu berjalan mulus.
“Kalau hanya mengandalkan permohonan, belum tentu program dalam dokumen RPJMD bisa terlaksana. Ini menjadi tantangan berat bagi daerah,” katanya.
Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu strategi yang terus diupayakan.
Pemkot Bontang mulai optimalkan sektor-sektor potensial seperti parkir dan retribusi, tanpa abai atas kondisi ekonomo masyarakat.
“Kami berupaya meningkatkan PAD, tapi tetap dengan prinsip tidak memberatkan masyarakat. Di saat yang sama, kami juga memberi kemudahan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Neni juga soroti sekali ketergantungan daerah terhadap dana bagi hasil (DBH) yang belum sepenuhnya optimal.
Ketidakpastian penyaluran dana transfer, termasuk pengurangan hingga 25 persen fi tahun sebelumnya, jadi kendala serius menyusun perencanaan anggaran yang stabil dan berkelanjutan.
Pun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, Pemkot Bontang tegas berkomitmen untuk tetap menjalankan program prioritas.
Neni mengaku, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap jadi fokus utama pihaknya demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami tetap berkomitmen menjalankan program prioritas, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada,” pungkasnya. (Adv)
