Tanggapan Rektor Unmul Ihwal Program Pendidikan Gratispol

SAMARINDA — Rektor Universitas Mulawarman (Unmul), Abdunnur, turut berkomentar tentang program Pendidikan Gratispol Pemerintah Provinsi Kaltim.

Menurutnya, program ini dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kaltim.

Bahkan, bukan hanya mahasiswa, melainkan tenaga pendidik juga terbantu dengan program ini.

Baca Juga: Wagub Kaltim Nyatakan ‘Indonesia Gelap’ Tak Berlaku di Benua Etam: Semua Anak-anak Kita Bisa Bersekolah Gratis

Dia mengungkapkan, saat ini program pendidikan Gratispol masih mengutamakan program studi unggulan dan berakreditasi A.

Baca Juga: Pendidikan Gratispol Hanya untuk Mahasiswa Prodi Unggulan, Begini Tanggapan Gubernur dan Wagub Kaltim

Kata dia pihaknya telah mendata mahasiswa serta dosen sesuai ketentuan yang disyaratkan.

“Kami telah menyiapkan data prodi unggul berakreditasi A, daftar mahasiswa, dan dosen yang memenuhi syarat. Harapannya, program ini membantu mahasiswa dan dosen melanjutkan studi, khususnya ke jenjang doktoral,” kata Abdunnur saat ditemui di kediamannya, Rabu 2 April 2025.

Saat ini, Unmul punya 60 program studi sarjana, dan setengahnya telah memperoleh akreditasi unggul.

Program ini memiliki ketentuan khusus, seperti kuota yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa di setiap program studi serta larangan menerima bantuan ganda dari sumber lain.

Abdunnur menegaskan pentingnya kolaborasi antara universitas dan pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas menuju Generasi Emas 2045.

“Kami apresiasi langkah Pemprov yang memprioritaskan pendidikan. Ke depan, diharapkan ada perluasan bagi mahasiswa yang belajar di luar Kaltim, terutama untuk prodi yang tidak tersedia di sini,” tambahnya.

Pun mendapat sambutan positif, program ini masih mengundang beberapa pertanyaan, terutama mengenai kelanjutan beasiswa lain seperti Kaltim Tuntas.

Termasuk program Gratispol yang masih mengutamakan mahasiswa dengan program studi unggulan.

Menanggapi itu, Abdunnur berharap ada upaya agar program tersebut tidak hanya bagi prodi unggulan.

Ia menyatakan, sebaiknya makin banyak mahasiswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu, dapat mengenyam pendidikan tinggi tanpa kendala biaya.

“Kebijakan akhir ada di Pemprov. Namun, kami berharap ada skema khusus bagi prodi yang belum terakreditasi unggul,” ucapnya. (*)