Ardiansyah Sulaiman Ragu Atas Validitas Angka Stunting Kutim

Kutim — Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman ragu atas angka stunting di wilayahnya. Alasannya data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) sangat berbeda dengan data Dinkes Kutim.

Ardiansyah Sulaiman menyampaikan dirinya sempat bertemu kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim dan menunjukkan data berbeda dengan Kutim.

Baca Juga: Ketua DPC PWKI Kutim Sebut Penekanan Angka Stunting Jadi Program Unggulan

“Persoalan saat ini yang masih menjadi perdebatan, yaitu data stunting. Sayakaget kemarin. Kepala BKKBN Kaltim mengatakan Kutim data stuntingnya tertinggi di Kaltim, 27%, ucap Ardiansyah Sulaiman, Jumat (21/6).

Baca Juga: Ardiansyah Sulaiman: Saya Sebagai Petahana Harus Mampu Yakinkan Masyarakat Untuk Bersama ARMY

“Kepala Dinkes duduk di samping saya, dia bilang, pak itu nggak benar pak, ini datanya cuma 17%. Sekarang pertanyaannya, dari mana data itu bisa disebut sekian persen oleh pusat, sekian persen oleh daerah?,” cecarnya.

Ardiansyah Sulaiman pun meminta agar para penyuluh dan mereka yang bertugas, agar melakukan validasi data. Karena data itu akan berdampak pada pengambilan kebijakan.

Jangan sampai, tegas Bupati, kebijakan yang dikeluarkan hanya menghabiskan anggaran, padahal datanya sama sekali belum jelas.

“Saudara-saudara penyuluh itu punya tugas. Jangan sampai data yang real-nya berbeda dengan data yang ada dalam aplikasi, karena kalau berbeda data, apalagi data itu besar, di APBN kita habis hanya untuk program yang enggak jelas,” pinta Bupati.

“Saya sering ngomong begini karena stunting, kemiskina ekstrem, enggak sama datanya dengan ada yang kita miliki,” sambung orang nomor satu Kutim itu.

Pertanyaannya, kata Bupati, siapa yang punya data itu? Karena Dinkes punya data, Dinas Kependudukan juga punya data. “Tapi Kementerian Sosial punya data lain lagi. Kementerian Sosial, Kementerian-kementerian yang terkait itu punya prajurit juga di lapangan.”

“Kalau data miskin ekstrim prajuritnya ada PKH, pendamping Keluarga harapan. Ada juga prajurit dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial namanya TKSK,” sambung Bupati.

Lebih lanjut Bupati kembali menegaskan agar data stunting itu divalidkan. Karena stunting ini, APBN betul-betul dikerahkan untuk menurunkan stunting.

“Jangan sampai APBN ini dikeluarkan karena data yang tidak akurat. Terbukti kemarin, kepala BKKBN Kaltim mengatakan Kutim yang tertinggi 27%. Nggak lama pak Kadis nyampaikan ini data yang update pak, Kutim 17%,” ucapnya.

“Namun saudara sekalian, saya mengajak kepada kita semua untuk tidak melihat presentasenya itu. Apakah 27? Apakah 17? Apakah tinggi atau rendah? Tapi kata kuncinya adalah mari kita sekarang menurunkan angka stunting,” tukasnya. (*)